Foto: WartaBarkas | Info: Sutrisno
WartaBarakas - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak akan dilakukan. Sri Mulyani menekankan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI sebagai pemegang saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) harus bertanggung jawab sesuai dengan proporsi sahamnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Sri Mulyani menjelaskan bahwa PT KAI memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang KCIC. Hal ini didukung oleh dividen yang diterima PT KAI dari anak usahanya, PT Danareksa (Persero), yang mencapai sekitar Rp79,5 triliun pada tahun 2023.
Sri Mulyani juga menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan keberlangsungan proyek kereta cepat dan mendukung PT KCIC dalam menyelesaikan kewajibannya. Namun, dia juga menggarisbawahi pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara dan memastikan bahwa APBN digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, PT KAI diharapkan dapat menggunakan dana yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang KCIC sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pemegang saham.
Menkeu TOLAK bayar utang keretacepat pakai uang negara! PT KAI harus tanggung sendiri Mau tau kenapa uang rakyat gak boleh buat bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung? Padahal kan proyek negara?
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegas nolak usulan penggunaan APBN buat nutupin utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC). Beliau bilang PT KAI sebagai pemegang saham KCiC harus tanggung jawab sendiri.
SolusinyaGunakan dividen gede yang dikelola Danantara yang nilai totalnya bisa
sampai Rp80 TRILIUN per tahun! Jadi uang negara tetap aman buat rakyat. Ingat! Utang kereta cepat Rp80 triliun
BUKAN tanggungan APBN. PT KAl punya dana dari dividen Danantara yang cukup buat bayar!
