Bangkalan | WartaBarkas - Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) Dalam tatanan hukum di Indonesia merupakan wujud hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan di Indonesia. Dalam realitas sosial di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam yang dijadikan salah satu sumber rujukan dalam pembentukan hukum nasional.
Maka dalam hal ini diperlukan Stop pertekaian, ahli hukum Islam. Aturan hukum Islam yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan diperlukan terutama untuk mengisi kekosongan hukum keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.
KHI yang dilampirkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam(“Inpres 1/1991”) ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam instruksi presiden tersebut disebutkan bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum menjadi petunjuk bagi para hakim Pengadilan di Indonesia dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara.
