 |
| Photo: WARTA BARKAS |
Informasi : Edyo
WartaBarkas.Online – Presiden Joko Widodo atau Jokowi, angkat bicara mengenai adanya gelombang aksi massa yang muncul mengenai kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi. Menurut Jokowi, unjuk rasa yang dilakukan masyarakat terkait BBM merupakan bagian dari demokrasi. Dalam negara dengan sistem demokrasi, maka adanya aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umun itu hal yang wajar. Bahkan undamg-undang mengatur dan menjamin kebebasan bagi warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya.
Namun meski diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan melakukan aksi unjuk rasa, Jokowi tetap berpesan agar para pengunjuk rasa tidak melakukan tindakan anarkis. Jokowi meminta apa yang menjadi keluhan massa aksi dapat disampaikan dengan cara yang baik "Ya ini kan negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yag baik ya," kata Presiden Jokowi di Kawasan Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 5 September 2022.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah buruh menyatakan bakal kembali menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Pemerintah. Di mana harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000/liter. Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.
Puluhan ribu buruh disebut akan melakukan aksi penolakan ini pada tanggal 6 September 2022. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut.
Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen. Di sisi lain, lanjutnya, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. "Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," ujar Said. Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Menurut Said, ini terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.
Oleh karena itu, puluhan ribu buruh akan melakukan aksi pada tanggal 6 September 2022. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta Pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian. "Pimpinan DPR an Komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM," ujar Said.
Editor : Eko
Jurnalis : Samsul Arifin
.jpg)
